Kilasan – Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan daerah yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak. Setelah empat tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya, kini Muara Enim membidik capaian yang lebih tinggi, yakni KLA Kategori Utama.
Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2026 yang diikuti 100 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 14–16 Juli 2026, di Hotel Griya Sintesa Muara Enim.
Pelatihan dibuka oleh Bupati Muara Enim yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Juli Jumatan Nuri, S.E. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan sekadar memenuhi indikator penilaian Kabupaten Layak Anak, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Melalui pelatihan ini diharapkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak sehingga senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujarnya.
Menurut Juli, anak merupakan aset strategis bangsa yang akan menentukan kualitas Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta penyediaan ruang tumbuh yang aman dan inklusif harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai upaya tersebut juga sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan.
“Investasi terbaik hari ini adalah memastikan seluruh anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan,” katanya.
Komitmen tersebut, lanjut Juli, telah membuahkan berbagai capaian positif. Kabupaten Muara Enim tercatat berhasil mempertahankan penghargaan KLA Kategori Nindya selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2025.
Pada tahun 2026, sejumlah prestasi kembali diraih. Salah satunya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Berangau Park yang telah terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan predikat RBRA Utama. Selain itu, Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI) Kabupaten Muara Enim juga telah resmi dikukuhkan sebagai wadah dukungan bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Meski demikian, Juli mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kasus kekerasan terhadap anak, perundungan di lingkungan pendidikan, perkawinan usia anak, tantangan pengasuhan di era digital, hingga perlunya peningkatan partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah.
“Prestasi yang telah diraih patut disyukuri, namun tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pemenuhan hak serta perlindungan anak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Muara Enim, H. Husin Aswadi, menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat.
“Pelatihan ini menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara optimal,” jelasnya.
Pelatihan diikuti oleh peserta dari berbagai sektor, mulai dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan ramah anak, lembaga pengasuhan alternatif, pengelola sarana budaya dan rekreasi ramah anak, rumah ibadah ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dunia usaha, hingga Forum Anak.
Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Pembina Yayasan Plato Foundation Surabaya Nanang Abdul Chanan, S.Sos., serta Tenaga Ahli Hak Anak pada Child Rights Resource Center Medan Dr. Muhammad Jailani.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan ini, Pemkab Muara Enim optimistis dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak Kategori Utama sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Bumi Serasan Sekundang.(aep)
