Kilasan – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muara Enim menghadapi tantangan medan yang tidak mudah. Sejumlah titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau armada pemadam melalui jalur darat.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mengusulkan dukungan water bombing atau pemadaman dari udara, sekaligus penambahan fasilitas sumur bor kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Usulan itu disampaikan Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., dalam Rapat Penanganan Karhutla Wilayah Sumatera Selatan bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Kantor BPBD Provinsi Sumsel, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Sumarni menjelaskan penanganan karhutla di Muara Enim telah melibatkan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI, Polri serta masyarakat.
Namun, kondisi geografis dan keterbatasan sumber air menjadi persoalan dalam upaya pemadaman di lapangan.
Wilayah yang saat ini mendapat perhatian serius berada di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan. Di sejumlah titik, akses darat yang terbatas membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan dengan mudah.
Persoalan tersebut diperparah dengan minimnya pasokan air di sekitar lokasi kebakaran. Tim pemadam bahkan harus menjangkau sumber air hingga radius sekitar 30 kilometer dari titik api.
Atas kondisi itu, Sumarni menilai dukungan pemadaman melalui udara diperlukan untuk menjangkau titik-titik yang sulit ditangani menggunakan armada darat.
Selain meminta dukungan water bombing, Pemkab Muara Enim juga mengusulkan penguatan sarana penanganan karhutla agar ketergantungan terhadap sumber air yang jauh dapat dikurangi.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Muara Enim mengusulkan tambahan empat unit mobil tangki pemadam khusus untuk mendukung suplai air dalam penanganan karhutla.
Pemkab juga mengusulkan pembangunan 39 titik sumur bor baru yang akan ditempatkan di desa-desa yang dinilai rawan kebakaran.
Usulan tersebut menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang dan ancaman karhutla pada periode berikutnya.
Sementara itu, fasilitas yang telah tersedia di daerah saat ini meliputi 38 titik sumur bor yang tersebar di 17 desa.
Pemkab juga menyiagakan 21 unit mobil tangki air berkapasitas masing-masing 4.000 liter yang didistribusikan ke 12 desa dan kelurahan terdampak untuk membantu mengantisipasi dampak kekeringan.
Dengan kapasitas tersebut, 21 unit mobil tangki memiliki kapasitas angkut total sekitar 84.000 liter dalam satu kali pengisian, apabila seluruh armada berada dalam kondisi operasional dan terisi penuh.
Meski mengusulkan dukungan pemadaman udara, penanganan melalui jalur darat tetap dilakukan oleh tim gabungan.
Salah satu upaya yang diterapkan adalah pemanfaatan cairan kimia pemadam X-Fire milik Polri untuk membantu meningkatkan efektivitas pemadaman, khususnya pada area semak dan gambut.
Pemkab Muara Enim menyatakan dukungan tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, baik untuk kondisi darurat maupun kesiapsiagaan menghadapi kemarau berikutnya.
Di sisi lain, Sumarni juga mengingatkan masyarakat agar ikut mencegah munculnya titik api baru dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar.
Kesadaran masyarakat dinilai tetap menjadi bagian penting dalam upaya menekan risiko karhutla, selain kesiapan personel, armada, sumber air dan dukungan teknologi pemadaman.
Pemkab Muara Enim berharap sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh unsur terkait dapat membuat penanganan karhutla berjalan lebih cepat, terukur dan mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit ditangani dari jalur darat.(aep)
