Kilasan – Ancaman terhadap ketahanan pangan mulai terlihat nyata di Kabupaten Muara Enim. Dalam lima tahun terakhir, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan terus menyusut signifikan, memicu kekhawatiran akan masa depan produksi pangan daerah.
Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, menegaskan pentingnya regulasi kuat untuk menahan laju alih fungsi lahan yang kian masif. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
“Dalam lima tahun terakhir, luas lahan pertanian kita turun dari 16.512 hektare menjadi 13.639 hektare. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Penurunan tersebut dipicu oleh perubahan fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, industri, serta pembangunan infrastruktur. Jika dibiarkan, kondisi ini dinilai dapat menggerus kapasitas produksi pangan dan mengancam kemandirian daerah.
Wabup menilai, kehadiran Raperda PLP2B menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi lahan produktif sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan.
“Tanpa regulasi yang kuat, keberlanjutan usaha tani akan sulit terjaga,” ujarnya.
Raperda ini dirancang untuk:
- Melindungi kawasan pertanian secara berkelanjutan
- Menjamin ketersediaan lahan pangan
- Mengendalikan alih fungsi lahan
- Memperkuat ketahanan pangan daerah
Selain itu, kebijakan ini juga akan diselaraskan dengan tata ruang wilayah agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor pertanian.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan serta implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
Sumarni berharap, Raperda PLP2B dapat menjadi fondasi hukum yang kokoh untuk menjaga kedaulatan pangan di Bumi Serasan Sekundang.
“Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi lahan pertanian juga harus terlindungi,” pungkasnya.(aep)
