Home / Berita/ Proyek APBD Banyak Dibatalkan, GAPENSI Muara Enim Suarakan Jeritan Pengusaha Lokal dan Desak Pejabat Tak Jadikan OTT Alasan Mangkir Kerja

Proyek APBD Banyak Dibatalkan, GAPENSI Muara Enim Suarakan Jeritan Pengusaha Lokal dan Desak Pejabat Tak Jadikan OTT Alasan Mangkir Kerja

Kebijakan pembatalan sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim memicu reaksi keras dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) setempat. Organisasi pengusaha konstruksi ini menilai langkah efisiensi yang salah sasaran tidak hanya mematikan usaha kontraktor lokal, tetapi juga melumpuhkan rantai pasok ekonomi rakyat mulai dari buruh bangunan, toko material, hingga sopir truk.

Editor: Kilasan
6 November 2026
18:35 WIB

Kilasan – Kebijakan efisiensi anggaran yang berujung pada pembatalan sejumlah proyek pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim menuai sorotan tajam. Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim secara terbuka menyuarakan keresahan para pelaku usaha lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Muara Enim, Akhmad Imam Mahmudi, menegaskan bahwa pembatalan proyek bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas, melainkan persoalan hidup-mati ratusan pengusaha lokal serta ribuan tenaga kerja yang menggantungkan periuk nasi dari sektor konstruksi.

“Ketika proyek dibatalkan, itu bukan hanya satu bangunan yang tidak jadi. Tetapi efek dominonya luar biasa: puluhan tukang kehilangan kerja, toko material sepi, rental alat berat berhenti, warung makan tutup, sopir truk tidak ada muatan. Uang yang seharusnya berputar di Muara Enim akhirnya tidak pernah berputar sama sekali,” tegas Imam, Jumat (6/11/2026).

Imam menyatakan pihaknya sangat memahami tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. GAPENSI, kata dia, tidak anti-efisiensi dan tetap mendukung langkah penyesuaian anggaran. Namun, pemerintah daerah diminta bijak dalam memilih pos anggaran mana yang harus dipangkas.

Menurutnya, jika pemerintah daerah benar-benar ingin melakukan penghematan, arahkan terlebih dahulu pada pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi rakyat, seperti biaya perjalanan dinas, agenda rapat di hotel mewah, hingga berbagai kegiatan seremonial yang tidak mendesak.

“Kalau memang harus efisiensi, potong dulu perjalanan dinas yang tidak perlu, potong rapat di hotel, potong belanja seremonial. Jangan potong proyek yang menghidupkan perut rakyat. Itu bukan efisiensi, itu mematikan ekonomi secara perlahan,” kecamnya.

Selain menyoal efisiensi anggaran, GAPENSI juga menyoroti lesunya realisasi proyek pemerintah yang disinyalir turut dipicu oleh faktor psikologis di kalangan birokrat pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam menilai, ketakutan berlebihan para pejabat dalam mengambil keputusan—mulai dari proses lelang, penandatanganan kontrak, hingga pencairan anggaran—kini mulai dijadikan tameng untuk menunda atau membatalkan program pembangunan yang telah disahkan.

“Kami hormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Biar hakim yang memutuskan perkara itu. Tapi jangan jadikan OTT sebagai tameng untuk tidak bekerja. Jangan jadikan OTT sebagai alasan untuk membiarkan APBD yang sudah disahkan tidak dilaksanakan,” tandasnya.

Ia menggambarkan kerugian finansial riil yang harus ditanggung pengusaha lokal ketika proyek dibatalkan secara sepihak. Modal usaha terlanjur disiapkan, sementara cicilan perbankan tetap berjalan, kewajiban membayar upah pekerja mendesak, dan material yang telanjur dibeli berubah menjadi beban kerugian, ditambah beban administratif perpanjangan dokumen perusahaan.

“Kalau jadi pejabat takut menjalankan amanah APBD, jangan jadi pejabat. Kami pengusaha lokal tidak takut bekerja, kami hanya takut dikhianati oleh sistem yang tidak berani mengambil keputusan,” cetus Imam.

Dampak dari seretnya proyek konstruksi ini terkonfirmasi langsung dari para pelaku usaha pendukung. Andreas (35), seorang pemilik toko bangunan di Muara Enim, mengaku omzet usahanya merosot drastis seiring berkurangnya aktivitas pembangunan fisik di lapangan.

“Sejak proyek-proyek dikurangi dan banyak yang tertunda, perputaran penjualan material ikut melambat drastis. Kami berharap aktivitas pembangunan yang melibatkan pengusaha lokal bisa segera normal kembali agar roda usaha kecil seperti kami bisa bernapas,” ungkap Andreas.

Menyikapi karut-marut ini, GAPENSI mendesak agar DPRD Kabupaten Muara Enim lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekusi APBD. Dewan diminta memastikan seluruh program pembangunan yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan kapasitas fiskal daerah.

“Bumi Serasan Sekundang ini kaya. Tapi kekayaannya tidak akan pernah dirasakan rakyatnya kalau pejabatnya hanya berani membuat anggaran, tapi tidak berani melaksanakannya. Kalau pengusaha lokal kuat, ekonomi Muara Enim kuat, dan masyarakatnya pasti sejahtera,” pungkas Imam Mahmudi.(aep)

Topik Terkait