Kilasan – Kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) mulai dirasakan dampaknya oleh petani kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim. Sejumlah petani mengaku terpukul setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
Keluhan tersebut muncul setelah terbitnya aturan pemerintah yang mengatur ekspor komoditas SDA melalui badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Kondisi itu disebut memengaruhi rantai pemasaran dan harga jual komoditas sawit di tingkat petani.
Salah seorang petani sawit di Kecamatan Gunung Megang, Makmur Maryanto, mengaku penurunan harga TBS mulai terasa pasca kebijakan tersebut diterapkan.
“Dampak dari peraturan pemerintah tersebut harga sawit anjlok, dimana sawit harus dijual ke BUMN dalam hal ini PTPN dan harganya tidak menguntungkan petani,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, sebelum aturan diterapkan, harga TBS sawit berada di kisaran Rp3.010 per kilogram. Namun saat ini harga turun menjadi sekitar Rp2.760 per kilogram.
Penurunan harga tersebut dinilai cukup memukul petani karena margin keuntungan semakin menipis.
Makmur menilai mekanisme pasar yang lebih terbuka dinilai mampu menciptakan harga yang lebih kompetitif bagi petani.
“Jika tidak ada pembatasan, harga TBS lebih kompetitif di pihak swasta dalam menetapkan harga pasar,” katanya.
Di tengah turunnya harga hasil panen, petani juga dihadapkan pada persoalan lain, yakni kenaikan harga pupuk serta kelangkaan pasokan di lapangan.
Menurut Makmur, harga pupuk urea sebelumnya berada di angka Rp700 ribu per sak dan diperkirakan kembali meningkat hingga Rp750 ribu per sak di tingkat petani.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan karena biaya produksi meningkat sementara hasil penjualan sawit justru menurun.
Tak hanya soal harga, petani juga mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk. Ia menyebut petani telah mengalami kesulitan mendapatkan pupuk urea dalam tiga pekan terakhir.
“Sedih memang, memikirkan harga sawit anjlok dampak kebijakan pemerintah. Ditambah lagi harga pupuk mengalami kenaikan,” keluhnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius bagi petani sawit yang berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara harga komoditas dan biaya produksi, sehingga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat tetap terjaga.(aep)
